Kamuflase HUT Purwakarta, Masih Banyak Sektor Yang Terabaikan

Ikon Wisata Situ Buleud

Pada Maret 2020 lalu Wabah corona Virus 2019 (Covid-19) telah membuat dunia bergejolak selama beberapa bulan terakhir. Sejak akhir tahun lalu, Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 200 Negara,menewaskan ratusan ribu orang ,dan menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Wabah ini merupakan salah satu wabah penyakit yang paling buruk sepanjang sejarah. Tercatat ada beberapa wabah yang lain pernah mengakibatkan banyak kerugian serupa. Berbagai virus yang menyebabkan wabah penyakit ini umumnya berasal dari hewan dan tumbuhan. Virus tersebut terus bermutasi sepanjang waktu. Meskipun demikian, virus ini tidak dengan sendirinya menjangkiti manusia dan membuatnya begitu berbahaya.

Pada Tanggal 20 Juli 2020  merupakan HUT ke-189 dan Hari Jadi Purwakarta ke-52 tahun. Pada HUT tahun ini merupakan HUT yang berbeda dari tahun sebelumnya, Karena situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak mengadakan acara kemeriahan yang digelar dalam perayaan hari jadi Purwakarta tahun ini. Seperti yang dilansir dibeberapa media  di Purwakarta mengatakan Sektor kesehatan dan infrastruktur menjadi prioritas Pekerjaan Rumah (PR) kedepan yang ditangani oleh pihak Pemkab Purwakarta. Namun hal tersebut tidak menyelesaikan beberapa permasalahan dan persoalan di masyarakat sendiri.

Diantaranya mengenai Buruh,Kaum Tani, dan juga pelajar/Mahasiswa yang terdampak khususnya bahkan seluruh masyarakat Purwakarta umumnya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Meskipun keadaan Purwakarta berada di status zona yang aman dan tingkat Kasus Covid 19 rendah tetapi hal ini itu benar ada ? Apakah hanya menjadi suatu Ilusi belaka ?  Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri tidak pernah menginformasikan secara gamblang data informasi terkait transparansi Anggaran dan juga Data-data di masa Pandemi ini, apabila secara Nasional banyak sekali rentetan permasalahan  seperti RUU Omnibuslaw,RUU-PKS, dan Pandemi menjad ipertanyaan dan refleksi bersama dalam meninjau kembali kondisi Purwakarta sebenarnya.

TERKAIT KONDISI BURUH JAWA BARAT TAHUN 2020

Di Jawa Barat sendiri, per 25 April terakhir kabar, ada 62,848 buruh di-PHK dan dirumahkan oleh 1.041 perusahaan. Diantaranya ada 12.661 buruh yang ada di-PHK dan 50.187 buruh yang dirumahkan tanpa Pemasok layak. Sedangkan di Kota Bandung sendiri terdapat 3.396 buruh yang di-PHK dan 5.804 buruh lainnya dirumahkan oleh 52 perusahaan. Di PT. Kahatex Sumedang sendiri sekitar 11.000 buruh yang dirumahkan dengan Pengupahan hanya sekitar 25% dari UMR Sumedang, yaitu sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu. Sementara untuk kelas pekerja yang tidak di-PHK atau dirumahkan, mereka tetap bekerja dengan masalah yang tinggi.

Pemerintahan Jawa Barat sendiri sebenarnya sudah mengalokasikan dana pada saat itu dalam perawatan Covid-19 sebesar Rp18 triliun yang dialokasikan menjadi dana bantuan sosial sebesar Rp500 ribu per keluarga, pengadaan alat kesehatan ( tes alat bantu ), program padat karya, dan anggaran penugasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Per 27 April, Pemerintahan Jawa Barat sudah mencairkan Rp 1,2 triliun untuk hal tersebut. Namun sejatinya dana sebesar Rp500 ribu per keluarga sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pengadaan alat kesehatan tidak pernah efisien karena di lapangan sendiri banyak ditemukan alat tes cepat yang rusak. Sementara program padat karya yang ditujukan untuk buruh di-PHK sama sekali tidak menjamin tenaga kerja untuk kembali. Dengan demikian, penggelontoran anggaran yang disetujui tidak pernah bisa disetujui Covid-19 secara keseluruhan. Hal yang lebih memalukan lagi terkait dengan anggaran, Pemerintahan Pusat sendiri hanya mempedulikan stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan menganggarkan Rp 330 triliun dari total dana pemeliharaan wabah Covid-19 (totalnya adalah Rp 405,1 triliun, Rp 75,1 triliun digunakan untuk pengadaan alat kesehatan ).

Selain dari risiko PHK atau dirumahkan yang berhasil oleh klas buruh di Jawa Barat, mereka juga yang menghadapi risiko besar berjuang Covid-19. hingga hari ini  klas pekerja di berbagai wilayah masih banyak yang bekerja. Sudah bisa ditebak, dari hari ke hari, pasien positif Covid-19 terus bertambah.

LALU BAGAIMANA DENGAN BURUH PURWAKARTA ?

Seperti dilansir Pikiran rakyat.com 19 April 2020 lalu Hampir separuh dari keseluruhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta mulai terdampak oleh Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebanyak 1.093 orang di antaranya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).dilaporkan ada sedikitnya 23.288 pekerja dari 104 perusahaan yang mengalami dampak pandemiCpandemi secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah tersebut hampir setengah dari keseluruhan tenaga kerja di Purwakarta yakni 48.972 orang.Data tersebut sendiri berdasar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Di Purwakarta sudah ada sekitar 18.780 pekerja dari 41 perusahaan yang merumahkan atau meliburkan karyawannya. Selain itu, ada 24 perusahaan yang tercatat tidak memperpanjang kontrak sebanyak 3.415 karyawannya.

Dikabarkan di salah satu perusahaan di purwakarta,  ada 2 Departemen yang dirumahkan yang mencapai sekitar 400 lebih karyawan dan karyawan magang tanpa ada kompensasi yang jelas terkait hal itu.lalu diperparah lagi bahwa dari beberapa Perusahaan tersebut, Kondisi Buruh Purwakarta yang masih bekerja tidak mendapatkan APD dalam melakukan aktifitas produksi, yang dimana akan berakibat bertambahnya jumlah Korban Covid-19 itu sendiri di sektor Buruh. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 560/ 1017/ Disnakertrans tentang percepatan penangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi  Perusahaan/Industri itu sendiri, Namun entah seperti apa hal tersebut masih tidak dilakukan dan pemerintah sendiri harus menindak tegas hal tersebut.

BAGAIMANA DENGAN KONDISI PEMUDA-MAHASISWA?

Wabah Pandemi Covid-19 meminta seluruh pendidikan menggunakan metode pembelajaran melalui daring. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial atau aplikasi panggilan video kuota internet yang sangat banyak. Selain itu, pelajar-pemuda atau pelajar-pemuda juga dibebani tugas-tugas yang sangat banyak, sehingga memusingkan mereka. banyaknya keluhan dari Mahasiswa,Pelajar,Hingga orang tua Siswa Purwakarta  membuktikan metode pembelajaran melalui tantangan yang baru bagi masyarakat. Mayoritas masyarakat sangat kesulitan untuk menerapkan sistem belajar berani, termakan melampaui untuk mendampingi belajar, hingga menambah kuota internet, bahkan alat komunikasi penunjang. Tidak hanya para siswa / siswa saja yang kesulitan, para guru / dosen juga kesulitan dalam menerapkan metode belajar yang menantang pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan juga tidak menambah intensif seperti bentuk dedikasinya dalam mencerdaskan masyarakat

Lebih dari itu, metode pembelajaran melalui daring juga memancing reaksi dari pemuda-pelajar atau pemuda-pelajar dengan menuntut uang tambahan / SPP karena pendidikan tidak lagi memerlukan biaya operasional untuk belajar meningkatkan kebutuhan belajar. Namun di sebagian besar kampus, dana kuliah hanya terdiri dari biaya kuota internet yang rata-rata hanya sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu saja. Jumlah ini bahkan tidak sampai setengah dari jumlah total uang kuliah yang mereka bayarkan. Dan masih banyak keluhan dan permasalahan seperti kalangan Pelajar dan orang tua mengeluh mengenai sistem zonasi PPDB 2020 yang mempersulit dan tidak objektif dalam melaksanakan hal tersebut.

Semua hal tersebut terjadi tentunya karena terbelakangnya sistem tatanan masyarakat Purwakarta pada hari ini. Keterlibatan Imperialisme  terhadap ekonomi dan politik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim juga berdampak pada terbelakangnya kebudayaan masyarakat. Penguasaan dan monopoli lahan secara massif oleh korporasi multinasional melalui perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang didukung oleh kemudahan izin berusaha dan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah juga menyebabkan kaum tani tidak pernah selesai memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya serta kelas buruh tidak pernah selesai memikirkan keringatnya dibayar dengan upah yang tidak layak. Akibatnya ketika wabah Covid-19 menjangkiti masyarakat,  Pemerintah Purwakarta terhadap hal tersebut juga tidak terbukti menyelesaikan akar dari penyebaran wabah Covid-19. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari rezim dan para investor pendukungnya dalam menyelesaikan wabah Covid-19?

Dengan keadaan yang demikian, kita harus mendorong dan menuntut untuk :

1. Pemerintah harus memastikan pemenuhan kebutuhan hidup harian masyarakat dengan menurunkan harga-harga komoditas pangan, antiseptic, Alat Pengamanan Diri (APD) bagi masyarakat

2. Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan gratis hingga ke pelosok desa dan kampung, serta distribusikan Alat Pengamanan Diri (APD) secara gratis; seperti Pemerintah harus memastikan petugas medis bekerja dengan fasilitas pengamanan diri dan pengetahuan yang memadai;

3. Pemerintah harus memastikan siswa dan Mahasiswa mendapatkan kembali sebagian uang bayaran sekolah serta UKTnya sebagai konsekuensi dari metode belajar daring (online);

4. Batalkan seluruh RUU yang menyengsarakan rakyat, termasuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja;

Liburkan para buruh yang masih bekerja di pabrik-pabrik dan jamin pemberian upah layak selama libur berlangsung; serta

5. Jalankan reforma agraria yang sejati dan bangun industri nasional sebagai jawaban jalan keluar atas krisis kesehatan yang terjadi.

Penulis : Muhammad Fazri Syamsi

Post a Comment

1 Comments