Penanganan pandemi Covid-19 : menurut Hukum Hak Asasi Manusia





Hak kesehatan diakui sebagai HAM di banyak instrumen HAM internasional dan nasional. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d ICESCR 1966, sebagaimana diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, dengan tegas menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, dan penyakit lainnya; Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Negara juga berkewajiban memastikan ragam bentuk pelayanan dasarkesehatan yang non-diskriminatif dan mudah di akses – preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah prevalensi penyakit. konstruksi kebijakan internasional dan nasional terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 tetap berada dalam kerangka menghormati HAM.

Inkorporasi HAM dalam semua langkah pencegahan dan penanganan COVID-19, sebagaimana mandat IHR yang bersifat mengikat, sungguh mengafirmasi pelaksanaan regulasi internasional secara konsisten. selain negara mampu memastikan sinerjitas semua penyelenggara pemerintahan dan swasta dengan berbasis delapan pilar rencana strategis kedaruratan dan kewaspadaan untuk mencegah dan menangani transmisi COVID-19, langkah optimal pelaksanaan kebijakan terukur dan berkesinambungan itu mewajibkan negara melindungi HAM dengan memastikan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, air, fasilitas medis dan obatan serta ketersediaan fasilitas dan jaminan kesehatan yang dapat mendukung ketangguhan sumber daya petugas dan tenaga kesehatan serta sarana-sarana penunjang kesehatan masyarakat. Optimalisasi energi negara sangat penting dilakukan untuk melibatkan partisipasi dan kontribusi seluruh elemen negara, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan media untuk mencegah dan memitigasi dampak buruk COVID-19.Pemerintahan dalam kebijakan pengamanan akibat pandemi ini didasarkan pada logika otoriter. Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat malam 3 April 2020.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, mereka diduga melanggar pembatasan social berskala besar (PSBB), padahal belum ada penetapan tentang PSBB. Benar bahwa Presiden telah menetapkan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, namun PP tersebut tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB. Belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan, tapi rakyat sudah bisa ditindak secara sewenang-wenang, termasuk rakyat yang terpaksa harus tetap keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Sebenarnya pemerintah dapat melakukan tindakan yang benar-benar efektif, apabila menjalankan dengan serius regulasi yang ada. Serta berpijak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Daripada membiarkan wabah semakin meluas, tentu akan sangat merugikan pemerintah, jika kita memakai logika ekonomi pada umumnya. Tidak akan ada investasi jika negara tidak bisa menjamin mereka, khususnya keberlangsungan masyarakat. Jika memakai logika sesuai UUD dan Pancasila, tentu konteks sosial yang didahulukan daripada memikirkan ekonomi. Karena kesejahteraan diukur dari terjaminnya hak￾hak masyarakat, bukannya dirampas, sudah sangat jelas sangat anti terhadap filosofi dasar negara ini. Yang hilang dari pemerintah saat ini adalah tidak mengutamakan masyarakat, karena pada dasarnya pemerintahan oligarkis hanya memikirkan keuntungan segelintir orang saja.

Membaca regulis yang ada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat(1), Pasal 34 Ayat (3). [8]Menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu–an sich, tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan tenaga medis. Undang￾undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. [9]UU Wabah Penyakit Menular secara jelas disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penanggulangan wabah penyakit menular, melalui pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina serta pencegahan dan pengebalan. Tujuan UU ini terkait penanggulangan wabah penyakit menular, pemerintah seharusnya melakukan se–dini mungkin dikarenakan akibatnya yang sangat luas. Covid-19 oleh WHO telah dinyatakan sebagai pandemi, mengutip dari Tempo [10] diartikan ketika suatu penyakit menular dengan mudah menjangkiti satu orang ke orang lainnya di banyak negara pada waktu yang bersamaan. Merebaknya kasus Covid-19 di media internasional dan juga peringatan dari WHO serta negara￾negara lainnya menunjukan bahwa sebelum kasus pertama Covid-19 di Indonesia ditemukan, pemerintah telah sadar bahwa terdapat kemungkinan Covid-19 untuk masuk ke Indonesia.

dasar tersebut, seharusnya Pemerintah Indonesia menyelenggarakan penanggulangan bencana seperti perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana dan pencegahan, yang telah diatur dalam pasal 35. Karena perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.Selain itu, pada saat potensi terjadinya bencana, maka pemerintah seharusnya melakukan kesiap-siapan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Dalam hal terjadi potensi bencana, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal seperti yang dijabarkan dalam Pasal 45, 46 dan 48, khususnya untuk mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut. Sebab itu, Pemerintah seharusnya menaruh fokus pada tahap pra-bencana, yang mana tahap ini sangat penting. Tetapi mereka justru abai, sehingga menyebabkan kondisi seperti pada saat ini. Tahap pra-bencana menjadi faktor penting untuk mencegah ataupun mengurangi dampak negatif dari bencana.Pada saat tahap tanggap darurat, pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dengan memprioritaskan kelompok rentan. Isolasi orang yang terkena Covid-19 cukup memakan waktu cukup panjang. Bagi mereka yang terkena Covid-19 dan berkedudukan sebagai tulang punggung keluarga tentu saja akan memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga. Apalagi lebih dari 60% penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Karena itu seharusnya pemerintah juga memperhatikan hal tersebut.

Ditulis oleh :

Nanda Anggraeni (Manusia Bumi)
Mahasiswa jurusan Mahdzab dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
PERMATA Cab. Bandung

Post a Comment

0 Comments