Mayday terhenti gara -gara Covid ; Buruh Menjerit, Rakyat Meringis



Sepak Terjang Mayday di Dunia

Hari Buruh Internasional atau yang dikenal sebagai Mayday memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah Mayday dapat digambar hingga 1 Mei 1886, yaitu kompilasi tempat kerja yang terpisah dari Chicago untuk menyuarakan 8 jam kerja hingga pulih cuti. Peristiwa yang dikenal sebagai Peristiwa Haymarket tersebut pada akhirnya terus diperingati setiap tahun oleh gerakan buruh internasional dalam bentuk perjuangan atas perjuangan klas buruh dalam menuntut jam kerja, cuti, dan upah. Di Indonesia sendiri, mengubah Mayday dimulai sejak 1918 dengan puncak terbesarnya di masa Kolonialisme, yaitu pada 1920-1923, kompilasi klas buruh di industri Jawa dan Sumatera dipicu bersama untuk meningkatkan upah dan jam kerja.

Kini pergerakan buruh pergerakan internasional sangat pelik. Ditengah penindasan dan penghisapan yang terus menerus terjadi karena hadirnya sistem Imperialisme, klas buruh juga membahas wabah pandemi Covid-19 yang menyebar melalui udara dan sentuhan. Wabah Pandemi Covid-19 membuat klas buruh was-was dan akhirnya mengendalikan diri untuk tidak melaksanakan aksi turun karena dikhawatirkan akan meningkatkan penyebaran virusnya. Namun wabah rupanya tidak sama sekali menyurutkan niat Rezim Jokowi melalui aparatur legislatifnya untuk mempercepat pengesahan Hukum Omnibus RUU Cipta Kerja dan sederet peraturan lainnya yang akan menyengsarakan rakyat. Selain itu, pemilik modal juga tidak menyederhanakan niat untuk melanjutkan pemotongan upah untuk pekerja yang dirumahkan, PHK besar-besaran, serta tidak diberikannya Jaminan untuk tidak disetujui Covid-19 selama kerja berlangsung. Alih-alih menghentikan proses produksi, para pemilik modal memberikan dua pilihan untuk klas buruh Indonesia, yaitu tetap bekerja dengan risiko pertentangan Covid-19 di pabrik atau dirumahkan tanpa Pengangguran, (atau bahkan PHK tanpa pesangon).

Data ILO kutip dari estimasi 1,6 miliar pekerja informal, terancam punah, angka ini merupakan separuh dari jumlah angkatan kerja global. Ditengah gelombang PHK massal sedunia ini, pertumbuhan ekonomi AS sebagai negara imperialis peningkatan meningkat hingga minus 4,8% di kuartal I 2020 dan menjadi yang terburuk sejak krisis 2008. Di Indonesia sendiri per 30 April, dibutuhkan 1,7 juta tenaga kerja di-PHK dan dirumahkan selama masa pandemi Covid-19. Jumlah ini masih ditambah dengan jumlah yang ada 314.833 pekerja informal yang menerima gaji karena lambannya dalam pembayaran ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Rezim Jokowi meluncurkan kartu pra-kerja yang sama sekali tidak membantu mengatasi gelombang PHK massal ini karena alur birokrasi yang ribet dan pelatihan yang tidak gratis.

Melihat hal tersebut, krisis ekonomi global yang dimotori oleh krisis di negeri AS yang dikatalisasi oleh wabah pandemi Covid-19 menandakan bahwa Kapitalisme Monopoli telah mencapai tahap akhir, sehingga telah memicu pergerakan rakyat tertindas di bawah pimpinan pindahan pekerja dan kedaulatan untuk membeli, tanah, dan kerja mereka. Peristiwa wabah telah membuktikan satu hal, yaitu Kapitalisme Monopoli tidak memiliki solusi yang tepat untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraannya terkait pandemi.

Terkait Kondisi Buruh Jawa Barat tahun 2020

Di Jawa Barat sendiri, per 25 April, ada 62,848 buruh di-PHK dan dirumahkan oleh 1.041 perusahaan. Diantaranya ada 12.661 buruh yang ada di-PHK dan 50.187 buruh yang dirumahkan tanpa Pemasok layak. Sedangkan di Kota Bandung sendiri terdapat 3.396 buruh yang di-PHK dan 5.804 buruh lainnya dirumahkan oleh 52 perusahaan. Di PT. Kahatex Sumedang sendiri sekitar 11.000 buruh yang dirumahkan dengan Pengupahan hanya sekitar 25% dari UMR Sumedang, yaitu sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu. Sementara untuk kelas pekerja yang tidak di-PHK atau dirumahkan, mereka tetap bekerja dengan masalah yang tinggi.

Pemerintahan Jawa Barat sendiri sebenarnya sudah mengalokasikan dana perawatan Covid-19 sebesar Rp18 triliun yang dialokasikan menjadi dana bantuan sosial sebesar Rp500 ribu per keluarga, pengadaan alat kesehatan ( tes alat bantu ), program padat karya, dan anggaran penugasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Per 27 April, Pemerintahan Jawa Barat sudah mencairkan Rp 1,2 triliun untuk hal tersebut. Namun sejatinya dana sebesar Rp500 ribu per keluarga sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pengadaan alat kesehatan tidak pernah efisien karena di lapangan sendiri banyak ditemukan alat tes cepatyang rusak. Sementara program padat karya yang ditujukan untuk buruh di-PHK sama sekali tidak menjamin tenaga kerja untuk kembali. Dengan demikian, penggelontoran anggaran yang disetujui tidak pernah bisa disetujui Covid-19 secara keseluruhan. Hal yang lebih memalukan lagi terkait dengan anggaran, Pemerintahan Pusat sendiri hanya mempedulikan stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan menganggarkan Rp 330 triliun dari total dana pemeliharaan wabah Covid-19 (totalnya adalah Rp 405,1 triliun, Rp 75,1 triliun digunakan untuk pengadaan alat kesehatan ).

Selain dari risiko PHK atau dirumahkan yang berhasil oleh klas buruh di Jawa Barat, mereka juga yang menghadapi risiko besar berjuang Covid-19. Seruan peraturan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB melalui PP No. 21 Tahun 2020 sama sekali tidak diberlakukan di pabrik-pabrik. Pada pertemuan, hingga hari ini (1/5), klas pekerja di berbagai wilayah masih banyak yang bekerja. Di PT. Kahatex Sumedang sendiri merupakan departemen yang masih bekerja dengan alasan departemen-departemen tersebut yang merupakan departemen yang penting untuk proses produksi tekstil. Sudah bisa ditebak, dari hari ke hari, pasien positif Covid-19 terus bertambah. Per 30 April, terdapat 1.012 pasien positif, 83 jiwa meninggal, dan 143 dinyatakan pulih; data tersebut bertambah 3 kasus dari hari sebelumnya.

Lalu Bagaimana dengan Buruh Purwakarta ?


Seperti dilansir Pikiran rakyat.com(19 April 2020), Hampir separuh dari keseluruhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta mulai terdampak oleh Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebanyak 1.093 orang di antaranya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).dilaporkan ada sedikitnya 23.288 pekerja dari 104 perusahaan yang mengalami dampak pandemiCpandemi secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah tersebut hampir setengah dari keseluruhan tenaga kerja di Purwakarta yakni 48.972 orang.Data tersebut sendiri berdasar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Di Purwakarta sudah ada sekitar 18.780 pekerja dari 41 perusahaan yang merumahkan atau meliburkan karyawannya. Selain itu, ada 24 perusahaan yang tercatat tidak memperpanjang kontrak sebanyak 3.415 karyawannya.

Dikabarkan di salah satu perusahaan di purwakarta,  ada 2 Departemen yang dirumahkan yang mencapai sekitar 400 lebih karyawan dan karyawan magang tanpa ada kompensasi yang jelas terkait hal itu.lalu diperparah lagi bahwa dari beberapa Perusahaan tersebut, Kondisi Buruh Purwakarta yang masih bekerja tidak mendapatkan APD dalam melakukan aktifitas produksi, yang dimana akan berakibat bertambahnya jumlah Korban Covid-19 itu sendiri di sektor Buruh. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 560/ 1017/ Disnakertrans tentang percepatan penangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi  Perusahaan/Industri itu sendiri, Namun entah seperti apa hal tersebut masih tidak dilakukan dan pemerintah sendiri harus menindak tegas hal tersebut.Apalagi dikabarkan bahwa 6 Mei Pemerintah Sendiri akan melakukan PSBB serempak dengan Karawang, dari hal tersebut seharusnya pemerintah dan perusaahan sendiri untuk mengoptimalkan PSBB dengan meliburkan karyawannya dan memberikan kompensasi yang layak bagi kebutuhan pokok hidupnya.Meskipun Pemerintah Daerah sendiri Dikabarkan Menggelontorkan dana 18 M untuk penangan Covid-19, Namun tetap saja dalam penerapannya masih belum menyetuh dan merata dirasakan bagi seluruh masyarakat Purwakarta.

Bagaimana dengan kondisi pemuda-mahasiswa?

Wabah Pandemi Covid-19 meminta seluruh pendidikan menggunakan metode pembelajaran melalui daring. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial atau aplikasi panggilan video kuota internet yang sangat banyak. Selain itu, pelajar-pemuda atau pelajar-pemuda juga dibebani tugas-tugas yang sangat banyak, sehingga memusingkan mereka. banyaknya keluhan dari Mahasiswa Purwakarta yang berkuliah  di Bandung membuktikan metode pembelajaran melalui tantangan yang baru bagi rakyat. Mayoritas rakyat sangat kesulitan untuk menerapkan sistem belajar berani, termakan melampaui untuk mendampingi belajar, hingga menambah kuota internet, bahkan alat komunikasi penunjang. Tidak hanya para siswa / siswa saja yang kesulitan, para guru / dosen juga kesulitan dalam menerapkan metode belajar yang menantang pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan juga tidak menambah intensif seperti bentuk dedikasinya dalam mencerdaskan rakyat.

Lebih dari itu, metode pembelajaran melalui daring juga memancing reaksi dari pemuda-pelajar atau pemuda-pelajar dengan menuntut uang tambahan / SPP karena pendidikan tidak lagi memerlukan biaya operasional untuk belajar meningkatkan kebutuhan belajar. Namun di sebagian besar kampus, dana kuliah hanya terdiri dari biaya kuota internet yang rata-rata hanya sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu saja. Jumlah ini bahkan tidak sampai setengah dari jumlah total uang kuliah yang mereka bayarkan. Kampus UIN Sunan Gunung Djati dan kampus UNPAD mencoba berbaik hati dengan menyediakan kebutuhan pokok untuk mahasiswa. Namun mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati hanya mendapatkan total beras 5 kg, mie instan 20 buah, kecap 1 botol, dan saos 1 botol; Sementara mahasiswa UNPAD hanya mendapatkan 2 bungkus nasi per hari.

Lalu apa yang harus kita lakukan ?




Dari hal tersebut telah menunjukan kepada kita bahwa kapitalisme monopoli sama sekali tidak memiliki kesiapan  bagi keselamatan dan kebutuhan masyarakat Purwakarta sendiri.Kesibukan mereka dalam mengonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir orang atas pembagian wilayah sumber daya untuk mengeruk keuntungan membuat milyaran massa rakyat lainnya terhisap dan tertindas setiap perdagangan. Terjadi PHK massal hingga rentannya infeksi di tempat kerja membuat klas buruh sebagai klas yang tidak memiliki produksi, semakin sengsara dari hari ke hari. Hingga saat ini, klas buruh di dunia memperbaiki penghisapan dan penindasan berkali-kali lipat lambannya rezim-rezim kapitalis monopoli internasional dalam pemulihan wabah Covid-19.

Di Indonesia sendiri, tidak dijamin persediaan pemenuhan kebutuhan selama masa PSBB berlangsung, hingga edukasi tentang Covid-19 yang tidak membahas pelosok desa membuktikan bahwa Rezim Jokowi sama sekali tidak peduli dengan nasib rakyat tertindas, klas pekerja. Sekarang kelas buruh di Indonesia harus mengalami kesulitan yang berkali-kali lipat karena Rezim Jokowi hanya mempedulikan penjagaan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, melalui pembahasan Covid-19 yang terlihat tidak sehat.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional ditengah-tengah penyebaran wabah pandemi Covid-19, Kita harus menyerukan untuk:

  1. Liburkan tenaga kerja dan berikan upah penuh serta Amankan kebutuhan hidup dan sehat bagi masyarakat Purwakarta
  2. Hentikan PHK dan pemotongan upah buruh; dan Batalkan RUU Hukum Omnibus Cipta Karya dan segala peraturan yang dapat menyengsarakan kelas buruh dengan kaum tani!
  3. Berikan jaminan lapangan kerja bagi pemuda-pelajar, tolak kartu pra-kerja!
  4. Kembalikan uang kuliah mahasiswa dan diberikan insentif pembelajaran jarak jauh;
  5. Wujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat
  6. Berikan obat dan jaminan kesehatan masyarakat Purwakarta
Dengan kondisi terpuruknya rakyat tertindas di tengah wabah pandemi Covid-19 serta krisis Kapitalisme Monopoli yang semakin parah, sudah sepatutnya kita tidak tinggal diam. Momentum Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini harus kita manfaatkan untuk mengampanyekan perdebatan-perdebatan rakyat, perbincangan klas buruh dan kaum tani agar dapat meningkatkan organisasi, mempertinggi semangat, dan memperhebat perjuangan kita dalam perjuangan-perjuangan rakyat. Wabah Pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi halangan untuk pemuda-mahasiswa untuk bisa melakukan pelayanan yang ditujukan untuk rakyat tertindas. Ketakutan akan Covid-19 menantang akan memperlemah imunitas kita sebagai pemuda-mahasiswa. Watak aktif dan militan yang dimiliki oleh pemuda-mahasiswa telah dibuktikan dengan sepenuh hati.

Hantam Segala Tirani !!

Hormat kami,

Permata Cabang Bandung

Post a Comment

0 Comments