Akuntabilitas Meragukan, Masyarakat Harus Mempertanyakan

Salam Hangat Penulis

Kepada Pembaca yang budiman, tulisan ini begitu panjang, karena terdapat kontruksi pemikiran terlebih dahulu agar di era pandemi ini kita dapat membentuk Nalar Kritik. Pembaca diharapkan agar membaca tulisan ini hingga selesai, dan bersama-sama mari kita berefleksi diri, penulis menyederhanakan diksi dan tidak menyertakan regulasi didalam tulisan ini agar dapat mudah dipahami dan tidak terlalu panjang, Karena regulasi dapat diakses melalui internet saat ini oleh pembaca sendiri.  Wujud salah satu kontribusi penulis sebagai Mahasiswa asal Purwakarta adalah mengajak dan mengingatkan. Pada tulisan edisi pertama ini penulis menyoroti sebuah teori sosial dan anggaran Pemkab Purwakarta dalam percepatan Penanganan Covid-19, Selamat membaca.

Mari kita mulai

Kondisi Indonesia saat ini sedang berjuang melawan “pandemic corona”. Sebuah wabah yang sangat mengganggu bagi kesehatan masyarakat, dan riskannya akibat dari wabah ini adalah efek domino terhadap sektor pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah guna menanggulangi masalah ini, mulai dari himbauan, pembuatan aturan hingga pemberian bantuan.

Masyarakat pun tidak kalah menyita perhatian atas upayanya dalam menanggulangi Covid-19, masyarakat secara swadaya bergotong- royong memberi bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk kepada Petugas Medis yang tengah berjuang baik dengan materil maupun moral. Disisi lain kaum pelajar dan mahasiswa melakukan beragam cara dan upaya menanggapi wabah ini. Mulai dari turun ke jalan menggalang dana dan menyalurkannya, memberi edukasi melalui media sosial, serta ada yang berkontribusi pemikiran melalui tulisan dan kajian.

Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA) sendiri melakukan kontribusi gerakan dengan berbagai cara, mulai dari melakukan kajian akademis mengenai Covid-19  beserta efek dari wabah ini dalam sudut berbagai bidang keilmuan, melakukan “kegiatan produktiif walaupun #dirumahaja” yang diperuntuk untuk Pelajar dan Mahasiswa Purwakarta ,hingga bergabung dengan Organisasi Kemahasiswaan dan Pelajar Purwakarta dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

Masuk Kepada Teori

Namun, ada bahasan menarik ketika PERMATA CABANG DKI JAKARTA di dalam kajiannya, yaitu membahas “Teori Modal Sosial dalam menghadapi Covid-19”. Singkatnya, Inti dari Teori ini adalah Mencipatakan Sebuah Kesolidaritasan dalam Komunitas atau Kelompok Sosial, serta keberhasilan dari penerapan Modal Sosial adalah Kepercayaan, Norma dan Jaringan Sosial. Penulis menganalogikan konteks dari komunitas atau kelompok sosial hari ini adalah Hubungan Rakyat sesam Rakyat, Rakyat dengan Wakil Rakyat dan Pemerintah, begitupun sebaliknya. Modal Sosial ini dapat dikatakan sukses jika sudah terbentuknya sebuah “Trust” atau kepercayaan sesama masyarakat, maupun masyarakat kepada wakilnya dan masyarakat kepada pemerintah sehingga terbentuknya Norma positif dan Jaringan Sosial yang sehat.

Sebagai bentuk Kritik Solutif dan Pengingat kepada Pemerintah, Khususnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat, pada ketiga unsur modal sosial diatas, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan Sosial. Melihat kepada urgensi hari ini dalam menghadapi Pandemi, Kepercayaan salah satu unsur paling disoroti. Untuk membangun kontribusi aktif dan tebentuknya hubungan sosial positif antara masyarakat dengan pemerintah, langkah yang mesti dilakukan pemerintah adalah membangun kepercayaan Masyarakat. Kepercayaan Masyarakat dapat terbangun dengan adanya Langkah Cepat Tanggap dan Sikap Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Refleksi

Rasanya rasa kepercayaan masyarakat saat ini mulai tereduksi, karena marak sekali pemberitaan negatif mengenai pemerintahan, mulai dari salah kaprah staf Presiden, Pendapat yang saling bertabrakan diantara menteri kabinet, dan banyaknya laporan Tenaga Medis yang sedang berjuang kekurangan APD , nampaknya hal ini membuat masyarakat mulai terbangun rasa tidak percaya kepada pemerintah pusat. Peristwa ini mesti menjadi bahan refleksi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kembali kepada Langkah Cepat Tanggap dan Sikap Akuntabilitas. Berita mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta respon cepat menanggapi Instruksi Presiden RI dalam percepatan penangan Covid-19 dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 35,1 Miliar patut diapresiasi. Alahkah senangnya penulis sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Purwakarta mengetahui dari jumlah anggaran Rp. 35,1 Miliar yang disiapkan Pemkab Purwakarta, Sebesar Rp. 18 Miliar akan disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada Masyarakat dan sisanya yaitu sekitar Rp. 17,1 Miliar untuk Kesehatan dan Ekonomi.

Sebuah angin segar bagi masyarakat Purwakarta melihat langkah Pemkab Purwakarta dalam penangan wabah korona. Akan Tetapi, sikap akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut mesti diindahkan oleh Pemkab Purwakarta agar dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat Purwakarta. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purwakarta dalam menerapkan Fungsi Pengwasan sebagai wakil rakyat yang diberi kepercayaan oleh masyarakat harus dapat menjalankannya secara amanah, Jangan sampai ada yang main bancakan anggaran di tengah pandemi ini. Karena hal yang mesti diingat oleh pemangku jabatan adalah merawat kepercayaan agar unsur kepercayaan dalam modal sosial tetap dipertahankan.

Ayo Masyarakat Mengawasi

Masyarakat dalam hal ini juga harus dapat berkontribusi aktif di tengah pandemi ini, mulai dari diri sendiri dengan melakukan pencegahan Covid-19, serta menolong sesama demi kemanusiaan. Selain itu, Masyarakat mesti berperan aktif dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah dan Dewan kita, agar terciptanya sistem Controlling dan tercegahnya penyelewengan oleh pemangku jabatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk merawat kepercayaan agar terhindari saling berprasangka negatif. Karena mengawasi dalam hal ini bukan bentuk tidak percaya, namun sebagai bentuk ikhitiar diri agar tidak terjadi kemunkaran. Namun Ketika terjadi AKUNTABILITAS MERAGUKAN, MASYARAKAT HARUS MEMPERTANYAKAN dan Menagihnya.

SOLUSI dan KONKLUSI

Penyaluran dana merupakan komponen riskan akan terjadinya penyelewengan, “sebagai masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mengingatkan dan mempertanyakan” ketika hal janggal terjadi. Akuntabilitas merupakan sebuah harga mutlak dalam membangun dan merawat unsur kepercayaan dalam Modal Sosial. Demi terwujudnya Solusi Sosial Penanggulangan Covid-19 dengan mengimplementasikan Modal Sosial di Kabupaten Purwakarta.

Modal sosial merupakan perwujudan dari tradisi Gotong Royong warisan leluhur Bangsa. Era Globalisasi membuat kita harus memiliki pemikiran Kosmopolitan (wawasan luas) terhadap perkembangan Dunia, Namun Rasa Primordialisme tidak boleh dilupakan apalagi dihilangkan dari diri kita sebagai pewaris bangsa. Oleh karena itu, Pandemi ini tidak bisa hilang apabila salah satu pihak saja yang bergerak, pun Covid-19 tidak akan hilang apabila salah satu pihak hanya mencari keuntungan semata dalam bergerak. Intinya adalah Zaman Boleh Disrupsi namun etika dan identitas tidak boleh tereduksi, kudu Silih asah, dan Silih Asih, demi sirnanya Wabah Corona, serta kita dapat segera beraktivitas seperti sedia kala.

Panjang Umur Perjuangan dan Pergerakan !

Oleh: Mohamad Ramdani Rahman 

(Mahasiswa Pergerakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Sekertaris Jenderal PB PERMATA)