Kebijakan Lockdown Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang

PERMATA.OR.ID - Pasien positif covid-19 terus meningkat sejak kasus pertama diumumkan presiden Jokowi pada 2 maret 2020. Pemerintah pun memutuskan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nasional dan menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial. Hingga hari jum'at 27 maret 2020 sudah ada 1.046 kasus, 87 meninggal, 46 sembuh

Lalu apa itu pengertian lockdown, social distancing? Mungkin istilah ini akan lebih mudah kita pahami jika di terjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari dan mencari padanan kata yang tepat untuk memahaminya.

Sebetulnya istilah lockdown ini sudah ada padanan katanya yakni karantina wilayah. Jika kita melihat undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Dalam uu no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang disahkan presiden Joko widodo pada anggal 7 agustus 2018, disebutkan bahwa karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untukmencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

Karantina terdiri dari karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Yang dimaksud dengan karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Dalam pasal 50 uu no 6 tahun 2018 ini disebutkan, karantina rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Sementara orang yang terjangkit atau kasus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus yang telah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan oleh pemerintah.

Dalam pasal 51, pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melakukan tindakan. Sedangkan untuk penghuni yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar dari rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan pasal 52, selama dikarantina kebutuhan hidup ditanggung pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Berikut bunyi pasal 52 uu nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan:

“(1) selama penyelenggaraan rumah karantina, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan yang sesuai dengan karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat."

“(2) tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina rumah diizinkan menyetujui ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait.”

Lalu apa pengertian karantina wilayah? Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Dalam pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan polisi yang berada di luar wilayah karantina. Sementara itu, mereka yang dikarantina tak boleh keluar masuk wilayah karantina. Selama masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Lalu apa pengertian social distancing? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia berarti pembatasan sosial. Ada pula yang mengartikan menjadi penjarakan sosial atau penjauhan sosial.

Dalam uu no 6 tahun 2018 juga, pengertian social distancing bisa diartikan dalam pembatasan sosial,dan dapat diartikan dalam pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan sosial berskala besar ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Pembatasan sosial berskala besar ini meliputi: (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Menurut pandangan saya, pemerintah sudah harus secepatnya mulai menerapkan aturan dari uu ini. Kalau diterapkan, orang-orang tinggal dari rumah, bekerja dari rumah, dan jika suatu wilayah dikarantina karena supaya meminimalisir semakin banyaknya penyebaran virus ini. Maka harus dipastikan juga hak warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan para pekerja sektor informal seperti pedagang keliling, supir, ojek online dan lainnya. Yang mana para pekerja dari sektor informal ini mereka tidak bisa mendapatkan upah kalau hanya mereka berdiam diri dirumah, maka pemerintah harus segera merancang dan menyiapkan segala fasilitasnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Dan ketika sudah direalisasikan nantinya pengawasannya juga harus diperketat agar memang programnya tersebut tepat sasaran bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, apalagi jika dinikmati oleh yang bukan haknya.

Oleh Andri Rizki Maulana

Jum'at,  27/03/2020